Pemilu dalam Legang dan Tegang

Pemilihan Umum (Pemilu) 2009 usai digelar. Huru-hara politik pun begeser. Jika sebelumnya ruang-ruang itu diramaikan dengan iklan dan pelbagai basa-basi kepedulian, kini lebih berupa pertarungan angka-angka oleh para elit pemegang kekuasaan. Jika sebelumnya rakyat adalah pemain utama yang musti didekati, kini kondisinya mulai sepi. Politik selalu begitu; seperti pasar malam. Para penjaja ribut dengan obrolan membeli apa semalam, sedangkan para pengobral mulai menghitung laba dan rugi yang mereka dapatkan. Para pembeli, yang mendapati barang yang dibelinya buruk, tak bisa mengadu atau minta ganti, karena penjualnya pagi ini sudah pergi. Begitu pula pemilu kali ini.

Seusai hajatan demokrasi terbesar di negri ini berlalu, mari mencermati residu pemilu. Dari sekian dampak yang biasa muncul seusai Pemilu berakhir, atau setidaknya hampir berakhir, salah satunya adalah mengemukanya potensi konflik dan kekerasan. Di sini saya tak bakal membincangkan soal etika dan bagaimana mengelola koflik atau kekerasan itu—biarlah itu jadi kerjaan dosen-dosen kampus. Ya. Yang perlu kita bahas di sini tak lebih dari penjabaran mengenai kondisi-kondisi, atau mengira-ngira apa yang nantinya bakal terjadi.

Berbicara soal perebutan kekuasaan di Indonesia adalah sama saja berbicara soal intrik dan konflik (A. Sangaji, 2009). Mencermati kisruh Daftar Pemilih Tetap (DPT) sejak pemilu Legislatif yang terus berlanjut, ratusan laporan pelanggaran pemilu yang lebih ditujukan untuk menyerang lawan politik, dan pelbagai kasus lain, tampaknya memicu kemungkinan-kemungkinan terjadinya klaim diatas. Namun apakah demikian?

***

Saya membayangkan mayoritas penduduk Indonesia adalah kaum yang beragama. Sehingga, dalam kasus ini, Indonesia adalah sebuah negara yang penduduknya terbagi dalam pelbagai agama dan aliran kepercayaan. Apabila memandang mereka sebagai orang-orang yang terbagi dalam golongan partai politik (Parpol) tertentu, artinya melihatnya dalam kacamata persebaran penganut Parpol, tentu sudah banyak dilakukan. Namun mari memandang mereka sebagai orang-orang yang beragama, yang memiliki kepentingan untuk saling berebut pengaruh dalam kancah politik. Apakah hal ini bisa menjadi pemicu konflik agama? Mari kita kaji lebih lanjut

Dalam pemilu, Agama kerap kali dijadikan sebagai isu sentral yang diusung oleh banyak parpol, baik parpol yang berbasis agama maupun yang tidak. Sehingga dari sini, bisa dilihat, bahwa penggunaan isu agama inilah salah satu letak kemungkinan munculnya konflik dan kekerasan agama bermula. Sebab dengan menggulirkan isu-isu yang bernuansa sentimen keagamaan dalam kancah politik praktis, gejolak politik pun akan berpengaruh terhadap gelagat relasi agama, baik dalam atau antar agama, dalam atau antar aliran kepercayaan, juga antara agama dan aliran kepercayaan. Terlebih, seringkali para elit politik yang membawa isu dan simbol-simbol keagamaan adalah orang-orang yang juga memiliki posisi sentral dalam organisasi sosial yang berbasiskan agama. Namun apakah proses keterlibatan para tokoh agama dalam politik tak melulu demikian?

Melalui salah satu bukunya, Jurgen Habermas menjabarkan secara baik bahwa mula-mula konflik terlahir akibat adanya pergesekan, persaingan atau pembelaan terhadap suatu kepentingan. Dari sini bisa kita lihat, bahwa pada dasarnya konflik tak mungkin muncul tanpa adanya perbedaan-perbedaan yang mengemuka dari para aktor yang berkepentingan. Melalui sudut pandang ini, mari kita mencermati proses yang terjadi dalam Pemilu 2009 ini, dengan cara memperbandingkan antara Pilleg dan Pilpres.

Yang perlu ditekankan dalam perbincangan ini adalah, bahwa Pemilu bukanlah hajatan yang tunggal; ia berlansung atas rangkaian-rangkaian. Karenanya, ketika melihat isu Pemilu, kita tak bisa memukul rata. Pemilu 2009 terbagi menjadi dua agenda besar, yakni pemilu legislatif (Pilleg) dan pemilu presiden (Pilpres). Meski keduanya masih dalam satu rangakaian Pemilu, namun kita musti melihatnya sebagai dua hal yang berbeda. Terlebih ketika kita membincangkan kemungkinan-kemungkinan pergolakan sebagai resdu dari pemilu di masyarakat, baik di ranah lokal maupun nasional, berdasarkan keterlibatan aktor-aktor yang berkepentingan. Kenapa demikian?

Dalam Pilleg, kemungkinan keterlibatan masyarakat dalam proses kampanye dan saling memperjuangkan kepentingan jauh lebih besar ketimpang Pilpres. Ini dikerenakan Pilleg adalah hajatan penyerahan kekuasaan dari rakyat kepada para wakilnya, baik di tingkat Kabupaten, Propinsi dan Nasional. Jelas proses ini melibatkan banyak orang yang berkepentingan. Setidaknya ada tiga golongan yang terlibat, yakni Calon Legislatif (Caleg), Tim kampanye caleg, atau organisasi kemasyarakatan yang turut mengusung. Kita bisa membayangkan, berapa banyak Caleg yang terdaftar pada Pemilu 2009 ini? berapa tim kampanye yang terlibat? Lalu, berapa kepentingan yang saling bersaing disana? Secara berbanding lurus, kita juga bisa mengira-ngira, seberapa tingkat kemungkinan konflik di Daerah.

***

Masih berkutat pada tingkat kemungkinan pergesekan kepentingan, kali ini mari kita tinjau juga soal Pilpres. Hajatan demokrasi yang kedua ini sifatnya lebih tersentral. Dan bila kita tinjau seperti apa tingkat kemungkinan pergesekan antar aktor yang terlibat, jumlahnya tentu tak sebanding dengan yang ada dalam Pilleg. Karenanya kita bisa mengira-ngira lebih lanjut, bahwa tingkat kemungkinan konflik, termasuk konflik agama, akan cenderung lebih teredam di tingkat lokal. Keberadaan Pilpres yang lebih tersentral di tingkat nasional, bisa menggeser kecendrungan persebaran konflik dari skala lokal ke skala nasional.

Dengan mencermati penjabaran diatas, kita bisa menyimpulkan, bahwa ternyata tingkat partisipasi publik untuk aktif terlibat dalam dua proses pemilihan itu tidaklah sama, tingkat keterlibatan masyarakat dalam Pilleg lebih tinggi ketimbang Pilpres. Ini disebabkan karena keberadaan banyaknya calon legislatif yang berasal dari pelbagai kalangan dan tersebar dibanyak daerah. Keberadaan mereka jelas lebih bisa memproduksi sentimen kepentingan dalam skala besar dan massif, termasuk soal agama. Inilah kenapa kemungkinan munculnya gesekan budaya atau cultural violence—dalam istilah Pierre Bourdieu disebut symbolic violence yang berupa pelecehan, stigmatisasi, penghinaan, atau penyesatan terhadap kelompok agama/kepercayaan tertentu— dalam Pilleg lebih besar dan mungkin lebih merata terjadi di perbagai daerah, daripada saat Pilpres.

Dengan demikian, apabila pada saat atau pasca berlangsungnya Pilleg yang lalu tidak banyak konflik-kokflik agama yang mengemuka, pasca pilpres ini bisa jadi kondisiny pun bakal sama. Artinya, kemungkinan terjadinya kekerasan dan konflik agama pasca Pilpres kali ini cukup kecil.

***

Beberapa saat yang lalu Indonesia kembali dikejutkan oleh sebuah serangan kalompok teroris—demikian media dan pemerintah menamai mereka. Kelompok yang telah berulang kali mengguncang citra dan stabilitas nasional—diberbagai bidang— ini kembali beraksi dengan ledakan dua bom di Hotel JW Marriott dan Hotel Ritz Carlton, 17 Juli 2009.

Meski tidak separah Bom Marriot I, namun peledakan bom ini jelas menjadi catatan buruk yang mewarnai akhir periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). SBY pun tampak tegang dalam menanggapi kasus ini. Dalam pidato politiknya, Ia mengaitkan aksi pengeboman ini dengan proses pemilihan umum, terutama Pilpres 2009. SBY bahkan membuka temuan intelijen mengenai latihan kelompok teroris yang menjadikan foto dirinya sebagai sasaran tembak. Selain itu ia mengungkapkan adanya rencana melakukan gerakan politik untuk menggagalkan pelantikan sebagai presiden manakala SBY memenangkan hasil penghitungan suara pilpres.

SBY memang memastikan bahwa informasi intelijen itu bukan fitnah, rumor, atau sekadar isu. Namun banyak kalangan tetap menilai bahwa pernyataannya itu terkesan sangat provokatif dan malah memperkeruh suasana. Pernyataan SBY yang mengaitkan pengeboman Hotel JW Mariott dan Ritz Carlton dengan Pilpres dinilai sangat tendensius.

Ternyata benar, pernyataan SBY malah membuat suasana politik tampak tegang. Bagaimana tidak? Pelbagai komentar malah bermunculan dalam menanggapi pernyataan tersebut. Akibatnya semua seakan saling tuduh menuduh. Ada yang mengatakan bahwa ada kemungkinan tujuan pengeboman ini adalah untuk mengalihkan isu kecurangan yang terjadi dalam pilpres.

Saya kira bukan peristiwa pengeboman yang mengisruhkan bangsa, melainkan pelbagai komentar dan spekulasi atas peristiwa tersebut lah membuat isu ini memanas. Alih-alih mengutuk aksi terorisme ini, melalui aksi saling tuding menuding, peristiwa tersebut tidak lain malah menjadi sebuah komoditas yang dapat memicu kekisruhan bangsa. Akibatnya, terror—berbasis agama—pun terus berlanjut.

***

Namun penjabaran diatas tentu tidak cukup untuk menimpulkan sebarapa tingkat kemungkinan konflik agama yang mungkin muncul pasca Pilres 2009. Sebab masih banyak faktor lain yang juga bisa berpengaruh. Salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap potensi konflik adalah soal isu yang diusung selama kampanya pilpres. Isu yang amat mudah menyulut gejolak konflik di Indonesia adalah isu yang berkaitan dengan SARA (Suku, Ras, Agama dan Golongan). Hal ini bisa kita cermati dalam kasus yang  melibatkan Andi Mallarangeng beberapa saat yang lalu. Ketika tengah mengadakan kampanye untuk pasangan SBY-Budiono di Sulawesi, Andi mengeluarkan komentar yang dinilai sangat merendahkan satu suku atas suku yang lain. Kontan, ia mendapat hujatan dari banyak kalangan, tak hanya dari suku terkait.

Contoh diatas bisa mengabstraksikan bagaimana gejolak-gejolak konflik yang muncul dalam proses pemilu 2009 akibat munculnya isu sentimen suku. Lalu bagaimana dengan Agama? Agama memang bisa menjadi kekuatan besar yang bisa menumpahkan banyak darah. Namun tanpa ada pancingan api, Agama akan tetap menjadi lautan yang diam.

Dalam Pilpres kali ini, agama bukanlah isu dominan yang diusung oleh masing-masing Capres. Sebab isu dan sentimen yang ramai diproduksi lebih berkaitan dengan persoalan ekonomi dan kemandirian bangsa. Dengan demikian, karena tak lagi menjadi isu utama, saya kira agama tidak akan memicu konflik di tingkat masyarakat karena pengaruhnya dalam politik tidak lagi dominan.

Pada sisi lain, dalam pemilu kali ini banyak partai dan kelompok-kelompok sosial berbasis agama yang cenderung memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para anggotanya untuk memilih presiden sesuai dengan kehendak mereka masing-masing. Keputusan besar ini jelas bisa memecah kekuatan suara dari organisasi-organisasi agama. Padahal kelompok-kelompok beginilah yang kadang bisa mengkristalkan isu sentimen keagamaan ditingkat nasional.

Singkat kata, dalam Pilpres 2009 ini, yang paling dominan adalah kepentingan, sehingga benturan kepentingan, terutama antar partai yang memiliki basis massa sama, itulah yang berpotensi memicu konflik. Bukan isu-isu seputar SARA yang tak banyak disinggung. Sebagaimana sempat dikatakan Yudi Latif, saat ini telah terjadi pergeseran dalam konflik pemilu atau konflik politik. Menurutnya, pada masa lalu, agama atau ideologi bisa memicu konflik politik, namun sekarang konflik politik lebih disebabkan persoalan kepentingan. Bertolak pada pembahasan di atas, saya kira, kemungkinan konflik dalam pemilu yang berbasis sentimen agama sangat kecil.[RIFQI MUHAMMAD]

Tulisan ini dipresentasikan dalam Diskusi “Potensi Konflik Agama Pasca Pemilu 2009” pada 28 Juli 2009, oleh Jaringan Islam Kampus (JARIK) Yogyakarta.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s